JAKARTA, (PRLM).- Kebijakan pemerintah meluncurkan mobil low cost green car (mobil murah ramah lingkungan) bertentangan dengan keinginan mewujudkan mobil nasional. Itu kebijakan yang hanya mengukuhkan dominasi otomatif asing, karena LCGC tak lebih dari transaksional.
“Kebijakan LCGC ini kan lu cuek gue cuek, lu cair gue cair, satu tawaran kepada industri otomatif asing. Visinya sangat dangkal, tidak untuk kebanggaan memiliki industri mobil nasional,” kata anggota Komisi VI DPR Prof Hendrawan Supratikno, di DPR, Kamis (26/9/2013).
Menurut dia, hanya mencari gampangnya saja, bukan untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan. LCGC yang dikeluarkan juga tidak punya keinginan membuat kita punya lompatan tinggi.
Kalau pun ada mobil berbau Indonesia, itu hanya nama belakangnya saja. Seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, Mitsubishi Kuda.
“Yang Indonesia hanya nama belakangnya, kijang, panther dan kuda. Ini membuktikan, kita masih dalam taraf binatang, terbelakang,” katanya.
Pengamat transportasi Darmaningtyas menyatakan, dirinya merasa ditipu oleh kebijakan pemerintah lewat LCGC ini. Menurut dia, dulu ikut mendukung kenaikan harga BBM, tapi kali ini ada kebijakan yang bertentangan dengan keinginan untuk hemat BBM.
“Mobil murah, nanti kan banyak yang beli, artinya komsumsi BBM jadi membengkak. Jadi, kita ini ditipu oleh kebijakan pemerintah itu,” katanya.
Kalau memang mobil murah, tidak seharusnya untuk kendaraan perkotaan berkarakter mewah dan dalam kenyataan hanya bisa dibeli orang kaya. Mobil murah yang cocok, ya seharusnya untuk rakyat di pedesaan untuk angkutan hasil bumi dan yang mendukung perekonomian di daerah-daerah.
“Ini kan tidak, mobil murah hanya untuk mencari pangsa pasar potensial, dan tidak tepat sasaran. Harusnya mobil yang bisa angkutan rakyat pedesaan,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari UI Andrinof Chaniago menyatakan, adanya LCGC tidak layak diluncurkan sebagai kebijakan, sebab banyak lemahnya. Yang namanya kebijakan kalau banyak kelemahannya, itu tidak layak, harus dicabut, atau kita tolak.
Ia menyebut, kebijakan ini menunjukkan pemerintah tampil sebagai predator (pemangsa) kepada rakyatnya.
“Pemerintah kan membuat jalan macet, kalau macet mereka mengundang investor untuk bikin jalan tol. Rakyat jadi konsumennya. Ini menunjukkan pemerintah menjadi predator, pemangsa rakyat, karena pemerintah tidak menghilangkan kemacetan,” katanya. (A-109/A-8
Dikutip dari Pikiran Rakyat
komentar:
Menurut saya bila pemerintah akan merealisasikan mobil murah pandangan dari masyarakat ada sisi baik nya dan ada sisi buruk nya.
Sisi baiknya adalah pada jaman sekarang semua orang ingin dipandang orang, terutama dari segi materi. Yang dapat dilihat sisi ekonomi baik dan kurang nya ekonomi seseorang dapat dilihat dari kekayaan nya, salah satunya dari kendaraan nya. Nah sekarang pun masyarakat menengah kebawah ingin merasakan mempunyai mobil. Bila dilihat dari bandroll harga mobil baru d dealer harga nya cukup fantastis dan dapat dibilang tidak dapat dicapai oleh masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah saat ini sedang merencanakan program mobil murah alia KREDIT MURAH, yang tadinya ditunjukkan oleh masyarakat yg ekonomi nya kurang. Bila dilihat saat ini dari beberapa seuvey rental mobil masih mendominasi untuk masyarakat ekonmi menengah ke bawah. Itu artinya masyarakat sangat sekali membutuhkan mobil aman dan nyaman namun harga terjangkau.
Namun adapula sisi buruknya, diantaranya : jalan raya semakin padat karena bertambahnya volume kendaraan belum lagi jalan nya yg tidak seimbang dengan volume kendaraan yang ada. Pemerintah seharus nya lebih memikirkan lagi baik dari segi positif nya maupun dari segi negatif nya.
Menurut saya bila nantinya mobil murah ini jadi di realisasikan pikir dahulu keadaan jalan apakah sudah memadai untuk menampung volume kendaraan yang nantinya pasti akan meledak harga penjualan nya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar